Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidka transparan disebabkan banyak hal disamping faktor politik yang bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah.
pemerintah yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi mengenai penyelengaraan negara dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi
Dilansir dari buku Resolusi Konflik dalam Organisasi (2017) karya Djoys Anneke, mediasi adalah proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Pihak tersebut adalah mediator, yang membantu agar kedua belah pihak yang sedang berkonflik mencapai penyelesaian masalah yang memuaskan kedua belah pihak. Mediator adalah seseorang
Baca juga: Cara Melestarikan Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Sumber daya hayati diolah dan dimanfaatkan dalam bentuk pangan, sandang atau pakaian, peralatan dan perabotan, obat dan perawatan tubuh. Sumber daya alam baiknya dikelola dengan prinsip efisiensi dan berkelanjutan. Artinya, kita mengolah dan memakai seperlunya, sesuai kebutuhan
Moya merupakan investor infrastruktur yang mengelola enam dari 13 instalasi pengolahan air minum (IPA) yang saat ini ada. Peran Moya adalah memproses air curah yang kemudian dibeli PAM Jaya. ”Pelayanan distribusi air bersih mutlak tidak boleh ada swastanisasi. Dalam hal ini, peran pelayanan dan pengontrolan kualitas air ada di PAM Jaya.
Dampak utama yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok di berbagai aspek pemerintahan, seperti disebutkan di bawah ini. a. Bidang politik Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berfungsi secara optimal.
Salah satu akibat dari tidak adanya transparansi pemerintah ialah mudah terjadinya KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketiga hal ini tidak hanya merugikan pemerintah saja, melainkan juga seluruh masyarakat dan negara. Setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan pemerintahan yang tidak transparan adalah: Pengaruh kekuasaan
p1W4z. wa60wzehjn.pages.dev/623wa60wzehjn.pages.dev/249wa60wzehjn.pages.dev/818wa60wzehjn.pages.dev/912wa60wzehjn.pages.dev/466wa60wzehjn.pages.dev/766wa60wzehjn.pages.dev/797wa60wzehjn.pages.dev/611wa60wzehjn.pages.dev/12
dampak pemerintahan yang tidak transparan adalah
